itahpost.com, BARITO TIMUR – Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Konsolidasi Pengadaan serta Penetapan Produk Barang/Jasa yang Dikonsolidasikan, yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Drs. Misnohartaku, M.Ec.Dev., CGRE, pada Senin (29/6/2026). Kegiatan yang digelar secara daring ini diikuti kepala perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta pelaksana pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
Dalam sambutannya, Misnohartaku menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa Tahun 2026 dan 2027. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention–Pencegahan Korupsi (MCSP-PK) pada area Pengadaan Barang dan Jasa.
Menurutnya, konsolidasi pengadaan memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah agar pengelolaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Sekda menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan tidak hanya dimaknai sebagai penggabungan beberapa paket pekerjaan menjadi satu paket yang lebih besar. Lebih dari itu, kebijakan tersebut merupakan instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, memperkuat posisi tawar pemerintah terhadap penyedia barang dan jasa, meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, serta mempermudah proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
Ia menilai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun koordinasi yang kuat dan mengubah pola pikir dalam pengelolaan pengadaan.
Karena itu, rapat koordinasi ini diharapkan dapat menciptakan kesamaan persepsi mengenai mekanisme dan tata cara konsolidasi pengadaan, sekaligus menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaannya.
Misnohartaku juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar meningkatkan koordinasi internal maupun lintas sektor, memanfaatkan proses perencanaan anggaran secara maksimal, serta bersikap terbuka dan proaktif dalam mendukung kebijakan konsolidasi pengadaan.
Di sisi lain, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diminta mengambil peran lebih aktif sebagai fasilitator, sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Melalui konsolidasi paket PBJ yang terkelola dengan baik, kita bukan hanya mengoptimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat,” tegas Misnohartaku.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah serta menyusun langkah-langkah konkret dalam mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang semakin transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Dengan tata kelola pengadaan yang baik, pemerintah daerah optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
