itahpost.com, TANAH LAUT — Menindaklanjuti aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu, DPRD Kabupaten Tanah Laut bersama aparat penegak hukum (APH), instansi pemerintah terkait, Pertamina, dan pihak pengelola SPBUN turun langsung ke Desa Kuala Tambangan, Senin (26/05/2026), untuk melakukan investigasi lapangan terkait dugaan ketidaktepatan distribusi BBM subsidi bagi nelayan. Dalam pertemuan tatap muka tersebut, sejumlah nelayan mengaku barcode dan logbook penyaluran BBM subsidi tidak berada di tangan mereka, melainkan dikuasai pihak pengelola SPBUN.
Kegiatan yang berlangsung sekitar dua jam itu digelar melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekaligus investigasi lapangan. Kehadiran rombongan DPRD dan instansi terkait disambut antusias masyarakat nelayan yang sengaja tidak melaut demi menyampaikan langsung berbagai keluhan yang selama ini mereka alami.
Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya disamarkan, sebut saja A, mengaku lega karena akhirnya pemerintah turun langsung mendengar aspirasi masyarakat.
“Kami hari ini tidak melaut karena mendapat kabar DPRD turun langsung ke desa. Kami senang sekali akhirnya bisa menyampaikan keluhan kami secara langsung,” ujarnya.
Kedatangan DPRD bersama instansi terkait bertujuan memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus menelusuri berbagai informasi yang berkembang mengenai dugaan penyimpangan penyaluran solar subsidi di SPBUN Kuala Tambangan.
Dalam proses investigasi, anggota DPRD dan APH melakukan sesi tanya jawab terbuka kepada para nelayan terkait mekanisme pengambilan BBM subsidi, penggunaan barcode, hingga pencatatan dalam logbook penyaluran.
Dari hasil sementara, sejumlah nelayan memberikan keterangan yang hampir seragam. Mereka mengaku barcode dan logbook tidak berada dalam penguasaan nelayan sebagaimana mestinya.
“Barcode itu bukan kami yang pegang, logbook juga bukan di tangan nelayan. Setahu kami semua dipegang admin pengelola SPBUN,” ungkap salah satu nelayan di hadapan tim investigasi.
Nelayan lainnya berinisial H menyampaikan bahwa seharusnya barcode dan logbook berada di tangan penerima subsidi agar distribusi BBM dapat dipantau secara langsung oleh nelayan.
“Seharusnya nelayan yang memegang barcode dan menulis sendiri jumlah liter BBM yang diterima di logbook. Tapi kami tidak tahu mekanismenya seperti itu. Yang kami tahu, ada yang mendapat 60 liter, ada juga yang hanya 30 liter setiap kali BBM datang,” jelasnya.
Masyarakat berharap proses investigasi yang dilakukan DPRD, APH, Pertamina, dan BPH Migas dapat berjalan secara terbuka dan transparan. Mereka meminta jika ditemukan adanya penyimpangan distribusi BBM subsidi, maka penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
“Kami berharap yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan. Kalau memang ada penyalahgunaan BBM subsidi atau dugaan manipulasi data, kami minta aparat transparan menindaklanjutinya. Kami ini orang kecil, tidak paham hukum, kami hanya tahu mencari ikan untuk keluarga,” ujar seorang warga lainnya.
Dalam proses penyelidikan, apabila ditemukan adanya dugaan manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, penguasaan barcode secara tidak sah, hingga indikasi penggelapan atau penyelewengan distribusi BBM subsidi, maka hal tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum.
Di antaranya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi, serta ketentuan dalam KUHP mengenai dugaan pemalsuan data, penggelapan, ancaman, maupun penguasaan barang milik orang lain tanpa hak apabila terbukti terdapat unsur pidana.
Selain menyampaikan dugaan persoalan distribusi BBM, sejumlah warga juga mengutarakan penolakan terhadap pengelolaan SPBUN saat ini. Mereka berharap pemerintah daerah bersama Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh guna menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat nelayan.
“Kami tidak ingin lagi pengelolaan seperti sekarang terus berulang. Persoalan ini sudah bertahun-tahun terjadi. Kadang berubah sebentar, setelah itu kembali lagi seperti semula,” kata salah seorang warga.
Sebagian masyarakat juga mengaku khawatir berbicara terlalu terbuka karena takut mendapat tekanan maupun ancaman dari pihak tertentu.
“Kami rakyat kecil takut bersuara. Kami takut kalau terlalu terbuka nanti justru kami yang dipermasalahkan,” ujar warga lainnya dengan nada penuh harap agar pemerintah benar-benar hadir melindungi masyarakat kecil.
Para nelayan berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap nasib mereka. Menurut warga, kehidupan nelayan sangat bergantung pada akses BBM subsidi yang adil dan tepat sasaran untuk menunjang aktivitas melaut dan kebutuhan keluarga.
Kegiatan investigasi berlangsung dalam suasana aman dan kondusif. Masyarakat berharap hasil investigasi yang dilakukan DPRD Tanah Laut, Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum benar-benar membawa perubahan nyata demi masa depan nelayan yang lebih baik.
Dilansir dari kopitv.id
Pewarta : Iswandi / Sahbiransyah
