itahpost.com, PELAIHARI — Aksi damai gabungan mahasiswa dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang di Kantor DPRD Tanah Laut, Senin (18/05/2026), berujung kekecewaan. Massa yang datang untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan mafia BBM subsidi jenis solar bagi nelayan mendapati tidak satu pun anggota DPRD berada di kantor. Sebagai bentuk protes, massa akhirnya memasang spanduk bertuliskan “DPRD Tanah Laut Disegel” dan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila persoalan tersebut tidak ditangani secara transparan dan tuntas.
Aksi yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Pelaihari itu diikuti perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta nelayan dari Desa Kuala Tambangan dan Desa Tabunio. Mereka menuntut kejelasan dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap persoalan distribusi solar subsidi yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan jauh dari narasi “baik-baik saja” sebagaimana yang disebut dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya. Salah satu perwakilan mahasiswa berinisial Riski mengatakan para nelayan justru kerap mengalami tekanan dan intimidasi saat hendak mengambil BBM subsidi di SPBUN, khususnya di wilayah Kuala Tambangan dan Tabunio.
“Nelayan sering mendapat ancaman, mulai dari pemotongan jatah solar hingga penahanan barcode. Penyaluran BBM subsidi juga diduga tidak tepat sasaran. Bahkan dugaan praktik penjualan solar ke pengepul pernah mencuat. Ada OTT, tetapi pelakunya dilepaskan. Dari keterangan APH, mereka mendapat perintah untuk melepas, dan pihak SPBUN dinilai tidak tersentuh hukum,” ujar Riski di hadapan massa aksi.
Aliansi mahasiswa juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang kini disebut telah bertugas di Mabes Polri, serta oknum anggota TNI yang diduga membekingi praktik mafia BBM subsidi. Meski mengaku telah mengantongi sejumlah nama dan informasi, mahasiswa menyebut keterbatasan bukti dan lemahnya perlindungan hukum membuat masyarakat nelayan selama ini memilih diam.
“Kami datang meminta keadilan. Orang tua kami nelayan, ibu-ibu kami menjerit karena hak mereka dipermainkan. Jika hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lalu ke mana rakyat kecil harus mengadu?” teriak salah satu orator yang langsung disambut dukungan massa.
Kekecewaan massa semakin memuncak setelah mengetahui tidak ada satu pun dari 35 anggota DPRD Tanah Laut yang berada di kantor pada hari kerja tersebut. Massa menilai absennya wakil rakyat saat masyarakat datang menyampaikan aspirasi menunjukkan minimnya kepedulian terhadap persoalan nelayan pesisir.
“Kami hanya meminta satu orang saja perwakilan DPRD untuk hadir mendengarkan rakyat. Tapi tidak ada satu pun yang muncul. Kalau keadilan terus diabaikan, kami akan datang dengan gelombang massa yang lebih besar,” tegas salah satu mahasiswa Tuntung Pandang.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Tanah Laut, Gentri Yuliantono, menjelaskan bahwa pimpinan DPRD bersama sejumlah pejabat daerah tengah berada di Jakarta untuk agenda audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI terkait persoalan nelayan pesisir. Sementara anggota DPRD lainnya disebut sedang menjalankan tugas luar daerah sesuai agenda Badan Musyawarah (Banmus).
Namun, penjelasan tersebut tidak mampu meredam kemarahan massa. Mahasiswa menilai seharusnya tetap ada anggota dewan yang siaga menerima aspirasi masyarakat, terlebih persoalan yang dibawa berkaitan dengan dugaan penyimpangan subsidi negara dan nasib nelayan kecil.
Koordinator Wilayah BEM Kalsel, Rizki, mengatakan dugaan penyelewengan solar subsidi telah berlangsung terlalu lama tanpa penanganan serius. Ia mengaku intimidasi terhadap nelayan menjadi persoalan yang kerap terjadi di wilayah pesisir.
“Saya berasal dari Desa Kuala Tambangan dan ayah saya seorang nelayan. Keluhan masyarakat selama ini seperti dibungkam. Banyak yang takut bicara karena merasa mendapat tekanan dari pihak tertentu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, M. Kusri turut menyampaikan dukungan terhadap nelayan dengan mendorong legalitas melaut, kelengkapan administrasi nelayan, hingga fasilitasi BPJS kesehatan bagi masyarakat pesisir.
Setelah memastikan tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir, massa aksi akhirnya memasang spanduk bertuliskan “DPRD Tanah Laut Disegel” sebagai simbol protes. Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila dugaan mafia BBM subsidi tidak diproses secara terbuka dan menyeluruh.
Dilansir dari kopitv.id
Pewarta: Iswandi / Sabir
