Enam Hari Belum Terima SP2HP, Korban Dugaan Penganiayaan di Kramatwatu Minta Kepastian Hukum

itahpost.com, SERANG – Korban dugaan penganiayaan di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, mengaku belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) hingga 18 November 2026, meski laporan polisi telah disampaikan ke Polsek Kramatwatu sejak 12 November 2026. Kondisi tersebut mendapat perhatian tiga media yang mengawal laporan itu dan mendorong pihak kepolisian memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara. Rabu (18/11/2026).

Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/174/XI/RES.1.6./2026/RESKRIM. Berdasarkan keterangan korban, dirinya telah dimintai keterangan oleh petugas serta menyerahkan bukti hasil visum dokter sebagai bagian dari proses pelaporan.

Bacaan Lainnya

Korban juga menyatakan siap bersikap kooperatif apabila diperlukan keterangan tambahan. Namun, hingga hari keenam sejak laporan dibuat, korban mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara maupun SP2HP.

Perkembangan laporan tersebut dikawal oleh tiga media, yakni bantenreformasi.com, KopiTV.id, dan Tribuncakranews.com. Pengawalan dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus mendorong adanya kepastian penanganan laporan masyarakat.

Tim media melalui awak media Iswandi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Polsek Kramatwatu. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan laporan maupun alasan belum diterimanya SP2HP oleh pelapor.

Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Iswandi, menyatakan pihaknya bersama media yang mengawal perkara tersebut akan terus meminta penjelasan mengenai proses penanganannya.

“Kami dari media yang mengawal korban sejak tanggal 12 November akan terus mempertanyakan kasus ini. Kami akan kawal terus sampai pelaku ditangkap dan kasus ini ada kejelasan hukumnya. Jangan sampai korban yang sudah berani melapor justru dibiarkan tanpa kepastian,” ujarnya.

Tiga media tersebut juga menyoroti belum diterimanya SP2HP oleh korban. Mereka meminta kepolisian menjelaskan tahapan penanganan laporan, termasuk memastikan pelapor memperoleh informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam materi yang disampaikan tim media, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2017 disebut sebagai dasar kewajiban pemberian SP2HP. Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap perkara ini perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran aturan.

Tim media turut meminta perhatian Kapolres Serang dan Kapolda Banten agar melakukan evaluasi apabila ditemukan kendala dalam pelayanan maupun penanganan laporan di Polsek Kramatwatu. Mereka juga mendorong fungsi pengawasan internal Polri melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur oleh personel.

Selain itu, mereka meminta agar perkembangan perkara disampaikan secara transparan kepada pelapor dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Apabila diperlukan berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku, penanganan perkara juga diminta mendapat supervisi dari tingkat kepolisian yang lebih tinggi.

Di sisi lain, korban dan masyarakat berharap laporan tersebut ditangani secara profesional tanpa membedakan latar belakang pelapor. Kepastian informasi dinilai penting untuk memberikan rasa aman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab

Berita ini disusun berdasarkan keterangan korban dugaan penganiayaan dan pernyataan sikap tiga media yang mengawal laporan tersebut. Informasi mengenai belum diterimanya SP2HP serta perkembangan penanganan perkara masih berdasarkan keterangan pelapor dan belum mendapat konfirmasi resmi dari kepolisian.

Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyimpulkan adanya kesengajaan, kelalaian, ataupun pelanggaran oleh personel kepolisian sebelum terdapat keterangan dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kapolda Banten, Kapolres Serang, Kapolsek Kramatwatu, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui awak media Iswandi. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menerima tanggapan resmi dari Polsek Kramatwatu.

Berita dilansir dari KopiTV.id.

Pos terkait