itahpost.com, MANCAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di PAUD Al Hidayah Cipanas, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten, menuai keluhan dari sejumlah orang tua murid pada awal November 2026. Mereka mengeluhkan menu berupa singkong yang disebut membuat anak-anak usia 3–5 tahun menangis dan menolak makan. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Iswandi dari DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) bersama tim media melakukan peninjauan dan konfirmasi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bernomor ID XY71TNEO, yang dikelola Yayasan Nalanda Artaha Ananda, pada 10 November 2026. Dalam peninjauan itu, tim juga menyoroti kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), legalitas pemasok, serta lokasi kantor pengelola SPPG. Jum’at (13/11/2026).
Orang Tua Keluhkan Menu Singkong
Keluhan bermula ketika sejumlah orang tua murid PAUD Al Hidayah Cipanas menyampaikan keberatan terhadap menu MBG yang dibagikan kepada anak-anak mereka.
Menurut keterangan para orang tua, anak-anak tidak bersedia mengonsumsi makanan berbahan singkong karena dinilai kurang sesuai dengan selera mereka. Beberapa anak bahkan dilaporkan menangis saat menolak makanan tersebut.
Salah seorang ibu yang mengantar anaknya menyampaikan kekecewaan terhadap sajian yang diterima.
“Kita sangat menyayangkan isi MBG yang tak ada rasa dan isinya tak sesuai, anak kita juga pada tidak mau makan singkong yang dibawa pihak MBG,” ujarnya kepada awak media.
Keluhan tersebut kemudian menjadi dasar bagi tim investigasi untuk mendatangi SPPG XY71TNEO guna meminta penjelasan mengenai penyusunan menu dan standar penyediaan makanan bagi penerima manfaat usia dini.
Akuntan SPPG Benarkan Menu Singkong ala Thailand
Pada 10 November 2026 sekitar pukul 12.10 WIB, tim mendatangi lokasi SPPG. Namun, Kepala SPPG belum berada di tempat saat kunjungan berlangsung.
Tim kemudian bertemu dengan Akuntan MBG, Mita Fitriani, untuk meminta penjelasan mengenai penggantian menu nasi dengan singkong.
Mita membenarkan bahwa makanan yang diberikan merupakan singkong ala Thailand. Ia juga menyampaikan bahwa dari 23 sekolah penerima distribusi, sekitar 15 hingga 17 sekolah disebut menyukai menu tersebut.
Ketika ditanya mengenai penyusunan menu dan apakah telah mengikuti arahan SPPG, Mita menyatakan bahwa menu tersebut merupakan gagasan dari pihaknya.
“Di sini menu saya yang buat itu adalah ide-ide kami, Pak,” ujar Mita Fitriani saat sesi konfirmasi dengan tim investigasi.
Dalam kesempatan yang sama, Mita juga menyampaikan pernyataan berikut:
“Jika menurut bapak tidak sesuai silakan diberikan. Saya juga tidak takut diberitakan, wartawan juga banyak saya kenal, bapak cuma ada tiga media saya 17 media, terkait rekaman konfirmasi kita juga sama merekam jadi silahkan saja,” ujar Mita kepada tim.
Pernyataan tersebut merupakan kutipan langsung narasumber saat proses konfirmasi berlangsung.
Legalitas Supplier Dipertanyakan
Selain persoalan menu, tim investigasi juga mempertanyakan jumlah pemasok bahan pangan yang bekerja sama dengan SPPG XY71TNEO serta kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Mita Fitriani menyebut terdapat sekitar enam hingga tujuh supplier yang memasok kebutuhan dapur MBG tersebut.
Namun, ketika tim meminta diperlihatkan dokumen pendukung mengenai data dan legalitas pemasok, Mita belum dapat menunjukkan dokumen yang diminta saat pemeriksaan berlangsung.
Dengan demikian, informasi mengenai jumlah pemasok dan kelengkapan legalitasnya masih memerlukan verifikasi melalui dokumen administrasi serta konfirmasi kepada pengelola yayasan.
Kondisi IPAL Menjadi Perhatian
Dalam kunjungan yang sama, Iswandi bersama tim media turut melakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang digunakan SPPG.
Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, fasilitas IPAL tersebut diduga mengalami kerusakan. Tim juga menemukan aliran air kotor yang disebut mengarah ke area kebun produktif milik warga sekitar.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pengelolaan limbah dapur MBG dan potensi dampaknya terhadap lingkungan masyarakat.
Meski demikian, untuk memastikan adanya pencemaran lingkungan maupun pelanggaran standar pengolahan limbah, diperlukan pemeriksaan teknis dan pengujian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.
Lokasi Kantor Kepala SPPG dan Akuntan Turut Disorot
Persoalan lain yang menjadi perhatian tim investigasi adalah tata letak fasilitas operasional SPPG.
Dari hasil peninjauan, tim menilai bangunan dapur relatif kecil dan menemukan bahwa kantor Kepala SPPG serta Akuntan disebut berada terpisah dari lokasi dapur. Tim juga memperoleh informasi bahwa Kepala SPPG mengontrak tempat tinggal di luar area SPPG.
Ketika persoalan tersebut dikonfirmasi, Mita Fitriani menyampaikan bahwa hal-hal seperti luas dapur, instalasi listrik, dan lokasi tempat tinggal Kepala SPPG bukan persoalan besar menurut pandangannya.
“Itu urusan kecil, Pak, sampai ada orang datang tanya luas dapur sampai listrik ditanya, hal seperti itu dibahas. Kepala SPPG belum datang, termasuk belum datang kepala SPPG yang mengontrak jauh di luar SPPG/MBG, dibahas karena menurut Mita Fitriani itu urusan kecil saja dipersoalkan,” demikian keterangan yang disampaikan Mita dalam pertemuan tersebut.
Temuan mengenai pemisahan ruang kantor dan dapur tersebut perlu dicocokkan dengan ketentuan teknis pembangunan serta operasional SPPG yang berlaku. Demikian pula, kewajiban Kepala SPPG berada di lokasi operasional harus dikonfirmasi berdasarkan standar dan petunjuk teknis resmi Badan Gizi Nasional (BGN).
Standar Gizi dan Keamanan Pangan Perlu Dievaluasi
Program MBG tidak hanya berorientasi pada pembagian makanan, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat terpenuhi sesuai kelompok usia.
Untuk anak PAUD berusia 3–5 tahun, penyusunan menu perlu memperhatikan Angka Kecukupan Gizi (AKG), kebutuhan energi, kandungan protein, variasi bahan pangan, tekstur, serta kemampuan anak mengonsumsi makanan.
Penggunaan singkong sebagai sumber karbohidrat tidak otomatis melanggar standar gizi. Namun, penggantian bahan pangan perlu mempertimbangkan komposisi gizi, pengolahan, keamanan pangan, serta kesesuaian dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat.
Keluhan anak-anak yang menolak makanan juga menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggara agar menu yang diberikan tidak hanya memenuhi komposisi gizi, tetapi juga dapat diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Selain itu, kelengkapan legalitas pemasok, standar higiene sanitasi, sertifikasi yang dipersyaratkan, dan pengelolaan limbah harus diperiksa berdasarkan ketentuan resmi BGN serta instansi terkait.
Masyarakat Minta BGN dan Instansi Terkait Turun Tangan
Menyikapi berbagai keluhan dan temuan lapangan tersebut, masyarakat meminta sejumlah instansi melakukan pemeriksaan terhadap operasional SPPG XY71TNEO Yayasan Nalanda Artaha Ananda di Kecamatan Mancak.
Beberapa permintaan yang disampaikan meliputi:
1. Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat dan Koordinator Wilayah MBG Provinsi Banten
Diminta melakukan audit dan inspeksi langsung terhadap operasional SPPG, termasuk kelayakan bangunan, tata letak fasilitas, keberadaan kantor pengelola, serta pelaksanaan pengawasan oleh Kepala SPPG.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dan Puskesmas Mancak
Diminta memeriksa kelayakan higiene sanitasi dapur, kondisi IPAL, sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) apabila dipersyaratkan, kesehatan penjamah makanan, serta keamanan menu yang diberikan kepada anak-anak.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang
Diminta melakukan pemeriksaan teknis terhadap IPAL dan aliran air limbah yang diduga mengarah ke kebun produktif warga, guna memastikan ada atau tidaknya pencemaran lingkungan.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan Koordinator Wilayah Pendidikan Mancak
Diminta menampung keluhan orang tua murid PAUD Al Hidayah Cipanas serta berkoordinasi dengan pihak penyelenggara MBG untuk mengevaluasi kesesuaian menu bagi anak usia dini.
5. Yayasan Nalanda Artaha Ananda
Diminta memberikan penjelasan mengenai penyusunan menu, legalitas supplier, kondisi IPAL, serta tata kelola fasilitas dan pengawasan operasional SPPG.
Masyarakat berharap pelaksanaan MBG benar-benar mengutamakan pemenuhan gizi dan keselamatan anak, bukan sekadar memenuhi target distribusi makanan.
Menunggu Klarifikasi dan Pemeriksaan Resmi
Berbagai temuan dalam peninjauan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan verifikasi dari instansi berwenang. Belum dapat disimpulkan bahwa SPPG XY71TNEO telah melakukan pelanggaran terhadap seluruh ketentuan yang dipersoalkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yayasan melalui Mita Fitriani telah memberikan keterangan kepada tim investigasi. Namun, penjelasan lebih lanjut dari Kepala SPPG, ahli gizi, serta pengurus Yayasan Nalanda Artaha Ananda masih diperlukan untuk melengkapi informasi mengenai operasional dan standar pelayanan dapur tersebut.
Redaksi KopiTV.id membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi seluas-luasnya kepada SPPG XY71TNEO, Yayasan Nalanda Artaha Ananda, Mita Fitriani, BGN Pusat, BGN Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen redaksi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah.
Tim Investigasi
Redaksi
Berita dilansir dari KopiTV.id.
