itahpost.com, BARITO TIMUR – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Timur (Bartim) menyampaikan sejumlah catatan kritis dan memberikan peringatan (warning) kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur terkait belanja pegawai dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Kepala Daerah, Selasa (11/11/2025).
Pandangan umum Fraksi PKB dibacakan oleh Rafi Hidayatullah, S.H., di hadapan pihak eksekutif serta seluruh anggota DPRD Bartim.
PKB Apresiasi Penyampaian Pemerintah, Namun Ajukan Catatan Penting
“Mengawali pemandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat dan rekan-rekan fraksi atas kesempatan yang diberikan,” ujar Rafi.
Ia melanjutkan, Fraksi PKB mengapresiasi penjelasan Bupati Bartim terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026. Namun, untuk memastikan APBD benar-benar pro-rakyat dan tepat sasaran, fraksi menyampaikan beberapa usulan dan perhatian.
Enam Catatan Penting Fraksi PKB untuk RAPBD 2026
- APBD harus berpihak pada masyarakat.
Program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, pemberantasan kemiskinan, layanan dasar, dan kesehatan harus diprioritaskan. - Pengurangan dana transfer pusat tidak boleh menjadi alasan mandeknya pembangunan.
Infrastruktur penting tetap harus direalisasikan demi kepentingan masyarakat luas. - Optimalisasi PAD dari sektor SDA.
PKB mendorong peningkatan pendapatan daerah dari potensi besar yang dimiliki Bartim, seperti batu bara, sawit, pasir kuarsa, serta penegakan dan tindak lanjut terhadap Perda Pelabuhan, Perda Jalan Umum, serta Perda pendukung CSR. - Efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
Fraksi PKB menyoroti penyerapan anggaran yang kerap menumpuk di akhir tahun dan meminta penajaman output program sehingga anggaran benar-benar tepat sasaran. - Pertanyakan target PAD OPD yang dinilai sulit tercapai.
Target yang terlalu tinggi tanpa perhitungan realistis dikhawatirkan berdampak pada struktur APBD secara keseluruhan. - Warning keras terkait belanja pegawai yang mencapai 54%.
PKB meminta Pemkab Bartim menata ulang manajemen rekrutmen PNS dan PPPK agar belanja pegawai tidak terus membebani fiskal daerah.
Penutup: APBD Harus Dirancang Demi Kemajuan Daerah
“Demikian pemandangan umum Fraksi PKB terhadap penjelasan kepala daerah atas pengajuan RAPBD 2026. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan tugas demi kemajuan Kabupaten Barito Timur,” tutup Rafi.
Rapat paripurna berlangsung lancar dan menjadi bagian penting dari tahapan pembahasan RAPBD 2026 yang selanjutnya akan dibahas lebih detail pada tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD Bartim.
