itahpost.com, BARITO TIMUR – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) menegaskan pentingnya evaluasi total terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak menjadi beban keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 yang digelar pada Selasa (11/11/2025).
Dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Kepala Daerah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Rayesnan, SE., MAP, menyampaikan sejumlah poin strategis di hadapan pihak eksekutif dan seluruh anggota dewan.
Rayesnan mengawali pandangannya dengan mengajak seluruh peserta rapat untuk bersyukur atas kelancaran pelaksanaan Paripurna XI. Ia kemudian menjelaskan bahwa fraksi telah mencermati pidato pengantar R-APBD 2026 yang sebelumnya disampaikan Kepala Daerah.
Dukung Penguatan PAD dan Kemandirian Ekonomi Daerah
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan apresiasi dan dukungan terhadap penyampaian nota keuangan RAPBD 2026. Fraksi menilai bahwa anggaran tersebut harus mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Barito Timur semakin mandiri secara ekonomi serta mampu memperkuat hasil pembangunan dan arah kebijakan daerah.
“RAPBD harus menjadi momentum memperkuat hasil-hasil pembangunan sekaligus mempersiapkan arah baru pembangunan daerah yang efisien, efektif, dan transparan, sesuai dengan visi misi kabupaten: Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah,” jelas Rayesnan.
Evaluasi BUMD dan Optimalisasi Aset Daerah
Poin penting lain yang disoroti fraksi adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD. PDI Perjuangan menilai bahwa BUMD harus direstrukturisasi atau direvitalisasi apabila tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“BUMD jangan sampai menjadi beban keuangan. Perlu evaluasi menyeluruh, termasuk restrukturisasi jika diperlukan,” tegasnya.
Selain itu, fraksi juga meminta optimalisasi pemanfaatan Aset Daerah agar tidak hanya menjadi catatan administrasi semata, tetapi mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Menerima Nota Keuangan untuk Dibahas Lebih Lanjut
Mengakhiri pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Nota Keuangan RAPBD Tahun 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Fraksi PDI Perjuangan menerima Nota Keuangan RAPBD Tahun 2026 untuk selanjutnya dibahas pada tahap berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tutup Rayesnan dalam paripurna tersebut.
