itahpost.com, BARITO TIMUR – Fraksi Partai Gerindra DPRD Barito Timur (Bartim) menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025, Selasa (11/11/2025).
Pemandangan umum Fraksi Gerindra dibacakan oleh I Putu Widid Septiawan, S.T., di hadapan unsur eksekutif dan seluruh anggota DPRD Bartim.
Gerindra Apresiasi Pengajuan RAPBD 2026, Namun Minta Penguatan Strategi PAD
Mengawali penyampaiannya, Widid mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mewakili Fraksi Gerindra dalam forum paripurna tersebut.
“Fraksi Partai Gerindra menyambut baik dan mengapresiasi pengajuan Raperda tentang APBD 2026. Penyusunannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sesuai ketentuan, kepala daerah wajib menyampaikan penjelasan awal mengenai RAPBD dalam rapat paripurna, sebagai dasar pembahasan pada tahap berikutnya bersama DPRD.
Pemkab Diminta Lebih Serius Inventarisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah
Setelah mencermati pidato penjelasan Bupati pada paripurna sebelumnya, Fraksi Gerindra menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui penyesuaian anggaran berdasarkan skala prioritas pembangunan.
Namun demikian, Fraksi Gerindra menilai perlunya langkah yang lebih serius dan terstruktur untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah terbatasnya anggaran akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Meski dalam kondisi keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur tetap harus memastikan inventarisasi potensi PAD dilakukan lebih serius dan komprehensif agar tidak bergantung penuh pada transfer pusat,” tegas Widid.
Gerindra menilai penguatan PAD merupakan kunci menjaga stabilitas fiskal daerah, sekaligus mengurangi dampak pemangkasan anggaran dari pusat.
Bentuk Keberpihakan Pemerintah Sudah Tampak, Namun Perlu Penajaman Program
Pandangan Fraksi Gerindra juga menyoroti bahwa penjelasan pemerintah daerah telah menunjukkan keberpihakan terhadap jaminan kenyamanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Bumi Nansarunai Jari Janang Kalalawah, namun diperlukan penajaman pada prioritas pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“Porsi anggaran harus tetap menyesuaikan prioritas pembangunan daerah, terlebih dalam kondisi fiskal yang sedang tertekan,” jelas Widid.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari rangkaian pembahasan RAPBD 2026, yang selanjutnya akan dilanjutkan ke tahapan pembahasan oleh komisi dan Badan Anggaran DPRD Barito Timur.
