itahpost.com, BARITO TIMUR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) mengalami penurunan signifikan hingga mencapai Rp 380 miliar. Kondisi ini disebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan program serta visi-misi kepala daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, usai mengikuti rapat bersama pihak eksekutif.
“Hari ini rapat yang diinisiasi oleh Komisi III, namun kami unsur pimpinan juga turut mendampingi. Ini berkaitan dengan rencana kerja untuk tahun anggaran 2026, sebagai pendahuluan dan tanggapan DPRD terhadap program 2026,” ujar Nursulistio di ruang rapat DPRD Bartim, Kamis (16/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa petunjuk teknis penyusunan APBD telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, disertai surat edaran dari Kementerian Keuangan terkait transfer dana ke daerah.
“Dari pemaparan Pj Sekda, ada pengurangan kurang lebih Rp 380 miliar. APBD kita merosot tajam dan banyak pengurangannya. Kita berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait kondisi ini,” ungkapnya.
Program Kepala Daerah Berpotensi Terkendala
Penurunan anggaran tersebut, menurut Nursulistio, dapat membatasi pelaksanaan program strategis yang berkaitan dengan visi dan misi kepala daerah.
“Walaupun rapat ini sifatnya internal dan belum masuk dalam rapat kerja APBD, kita perlu mencermati isu yang berkembang dari DPRD maupun lembaga dan instansi di dalam maupun luar kabupaten,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa informasi pengurangan anggaran sudah diterima secara resmi melalui surat edaran yang dikirim ke Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
“Ke depan, selain belanja pegawai, ada belanja operasional. Belanja operasional harus disusun seefektif mungkin, karena anggarannya sudah sedikit. Tidak mungkin semua keluhan masyarakat bisa terjawab dengan sisa anggaran yang ada,” tuturnya.
OPD Diminta Prioritaskan Program yang Paling Berdampak
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih maksimal dalam menggunakan anggaran yang terbatas tersebut.
“Input pagu indikatif belum kami terima. Tadi baru gambaran umum karena pagu juga belum dibagikan ke OPD. Kami hanya berpesan, dengan anggaran sedikit, pemberdayaan harus tepat sasaran dan efektif. Jika untuk pembangunan infrastruktur, pilih yang benar-benar dirasakan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa dalam kondisi seperti ini, anggaran tidak dapat dibagi rata ke semua desa atau wilayah karena keterbatasan dana.
Dorong Peningkatan PAD dan Percepatan Regulasi Pelabuhan
Untuk mengatasi penurunan APBD, Nursulistio meminta agar upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan secara serius. Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan regulasi terkait pelabuhan daerah.
“Kita meminta peningkatan PAD harus diupayakan. Kami juga meminta tindak lanjut Perda tentang Pelabuhan. Segera buat turunannya berupa Perbup, walaupun kita belum punya jalan, agar Pelabuhan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD,” pungkasnya.
