itahpost.com, BARITO TIMUR – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) mengikuti rapat koordinasi secara virtual melalui Zoom Meeting dalam rangka Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang membahas penertiban aset daerah berupa tanah. Rabu (16/04/2025).
Rapat tersebut digelar pada Rabu, 16 April 2025, pukul 09.09–12.00 WIB, dan berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur. Hadir dalam rapat ini Pj. Sekda Bartim Misnohartaku, Asisten I Setda Bartim Ari Panan P. Lelo, Inspektur Kabupaten Bartim Josmar L. Banjar beserta auditor, Kepala Dinas PUPR Bartim Yumail, Kepala ATR/BPN, serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah target penerbitan sertifikat tanah aset daerah sebanyak 150 bidang pada tahun 2025. Namun demikian, proses pencapaian target ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain persoalan batas wilayah (tata batas), lahan yang masuk dalam kawasan hutan, serta kelengkapan berkas yang belum memadai.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dan mempercepat realisasi target, dibentuklah Tim Forum Penataan Ruang Daerah. Tim ini beranggotakan Dinas PUPR, Inspektorat, Dinas PTSP, ATR/BPN, dan BPKAD. Mereka akan bekerja sama secara intensif guna menyelesaikan sertifikasi terhadap 150 objek tanah yang ditargetkan pada tahun ini.
Asisten I Setda Bartim Ari Panan P. Lelo menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan tertib administrasi aset daerah. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas dinas sangat penting demi kelancaran dan efektivitas proses sertifikasi aset.
“Dengan sinergi yang kuat antar instansi, kita optimistis target yang telah ditetapkan akan tercapai tepat waktu,” ujar Ari Panan.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkab Bartim dalam mendukung program pencegahan korupsi yang dicanangkan KPK melalui MCP, serta meningkatkan legalitas dan pengamanan aset milik daerah secara menyeluruh.
